Muhammadiyah bersikap netral tentang rencana pemutaran film G30S PKI yang menjadi kontroversi. Mereka tidak menganjurkan dan tidak melarang.

Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah mempersilakan seluruh masyarakat yang mau menonton film G30S PKI. Pihaknya tidaklah menganjurkan atau melarang masyarakat untuk menontonnya.

Tak Melarang Tak Menganjurkan Juga

Pihak Muhammadiyah, diwakilkan oleh Haedar Nashir, mengungkapkan bahwa menonton film togel singapore itu telah menjadi hak para masyarakat, itu bukanlah sesuatu yang wajib ditonton. Dan hal itu juga berlaku untuk rencana pemutaran film tersebut yang akan diputar dalam merangka ultah TNI yang ke-72. “Bagi yang mau nonton ya silakan, ada yang tidak mau nonton ya tidak perlu menonton G30S PKI,” ungkapnya setelah acara peletakan batu pertama pembangunan masjid KH Sudja’ yang berada di kompleks RS PKU Muhammadiyah Gamping, Sleman, Yogyakarta pada hari Kamis (21/9/17) kemarin.

Menurutnya, ia menambahkan bahwa film tersebut adalah bagian dari sejarah perjalan bangsa Indonesia. “Film tersebut adalah satu dari sebagian banyaknya instrumen sejarah yang bisa dijadikan oleh kita semua alat untuk membaca sebuah sejarah. Ada banyak sekali instrumen sejarah yang mana bisa dijadikan cermin untuk melihat sejarah selain dengan film. Ia memberikan contoh bisa jadi patung dan juga buku yang bisa dijadikan alat untuk melihat sejarah.

“Ada seperti buku-buku sejarah, ada juga tutur-tutur sejarah lewat lisan dan sejarah fisik yang mana menjadi simbol. Apabila kita lihat patung Jendral Soedirman dan patung Jendral Diponegoro, kita bisa ingat peristiwa sejarah,” imbuhnya. Jadi menurutnya tidak harus ada boikot-boikot gara-gara film tersebut. Ia juga menegaskan sikap Muhammadiyah netral kepada isu ini. Mereka tidak terjebak pada pro dan kontra terkait dengan rencana pemutaran film G30S PKI.

“Tontonlah bagi yang mau menonton film G30S PKI, bagi yang tak mau nonton, ya tidak usah nonton,” tukasnya.

Revisi Film G30S PKI

Ada banyak pihak yang mana meminta film tersebut direvisi, termasuk juga Presiden Jokowi. Ia meminta agar film tersebut direvisi dan bisa diterima dengan baik oleh generasi milenial saat ini. Ia mengatakan, “Setiap buku, film, penulisan sejarah dan bahkan tulisan ilmiah saja ada revisinya, jadi ya silakan saja direvisi.”

Haedar juga mempersilakan apabila film tersebut didaur ulang sesuai dengan jaman masa kini. Hanya, sejarah masa lalu bangsa yang kelam tak boleh dihilangkan dalam film revisi terbaru. “Namun tentu saja objektivitas dari peristiwa tak boleh dihapus, itu saja. Poin pentingnya adalah PKI sudah pernah mengkudeta dalam berbagai macam peristiwa dan setelah itu terjadilah peristiwa G30S PKI. Nah itulah yang tidak boleh dihapus,” tegasnya lagi.

Haedar juga mempertegas bahwa Muhammadiyah bersikap netral oleh sebab itu tidk memusingkan tentang bagaimana pro dan kontra pemutaran film itu. Ia mengajak masyarakat terutama generasi muda dan juga pemimpin-pemimpin Indonesia untuk lebih memperkuat lagi rasa nasionalisme. Penghayatan akan ideologi Pancasila memang benar-benar harus dilakukan oleh segenap elemen masyarakat guja terciptanya kedamaian dan kesejahteraan seperti apa yang dicita-citakan oleh bangsa.

“Kalau kita, Indonesia sudah punya ideologi Pancasila dan memahaminya, maka ideologi lainnya seperti komunisme, sekulerisme, dan yang lainnya tidak akan punya hak di Indonesia,” tukasnya.

Hal ini tentunya patut diacungi jempol karena Muhammadiyah tidak condong ke arah manapun, apakah mendukung atau melarang.  Dan Muhammadiyah bahkan dengan santai menegaskan bahwa mereka tidak melarang  dan menganjurkan. Masyarakat harusnya lebih menanamkan ideologi Pancasila agar tidak tergerus ideologi dewa poker yang lain.